Bawa Putusan MK ke DPR, MBG Watch Kritik Langsung Klaim Seskab Teddy
By Admin
Seskab Teddy Indra Wijaya
nusakini.com, Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi MBG Watch menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan kritik tajam terhadap simpang siur informasi dari pemerintah terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Narahubung MBG Watch, Annette Mau, menyatakan bahwa klaim pemerintah mengenai alokasi anggaran tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan fakta hukum terkini. Analisis ini didasarkan pada temuan kelompoknya usai Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan terbaru mengenai pemisahan dana program tersebut.
Annette menduga narasi yang selama ini dibangun oleh sejumlah petinggi istana berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat luas mengenai postur keuangan negara. "Pernyataan dari Seskab Teddy Indra Wijaya, penyataan dari Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti bahwa anggaran MBG tidak memakan dari pendidikan itu adalah kebohongan," tegasnya.
Pihak aliansi meyakini bahwa putusan MK bernomor 40/PUU-XXIV/2026 secara gamblang membuktikan adanya risiko tumpang tindih pada pos anggaran negara. Amar putusan itu secara tegas mengamanatkan agar dana operasional program gizi berskala nasional ini harus segera dipisahkan dari alokasi dana pendidikan.
Selain menyoroti nama menteri terkait, Annette menduga klaim keliru mengenai sumber pendanaan ini turut diamini oleh struktur pemerintahan yang lebih luas.
"Narasi ini didukung oleh seluruh kabinet yang isinya ratusan orang," ungkapnya saat merinci skala permasalahan di tingkat elit.
Kondisi tata kelola yang dinilai bermasalah ini mendorong aliansi sipil untuk mendesak para wakil rakyat agar segera menggunakan hak pengawasannya secara maksimal. "Kami sebagai rakyat menuntut apa yang menjadi putusan MK dilakukan segera, karena ini kondisinya kegawatdaruratan fiskal," ujar Annette memberikan desakan.
Kritik yang dilayangkan tidak hanya terbatas pada polemik finansial, melainkan juga menyasar kelemahan pengawasan distribusi makanan di tingkat operasional. Pihak aliansi menjadikan rentetan dugaan kasus keracunan yang sempat menimpa sejumlah siswa penerima manfaat sebagai bukti perlunya evaluasi menyeluruh.
Untuk memperkuat tuntutannya, MBG Watch juga telah menggandeng Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) dalam mengajukan permohonan audiensi resmi ke DPR. Kolaborasi lintas organisasi ini diharapkan mampu mencegah pemerintah mengorbankan kepentingan publik yang esensial demi melancarkan satu program spesifik tersebut.
Pada akhir keterangannya, pihak aliansi memberikan peringatan tegas kepada para pemangku kebijakan terkait skema pencarian sumber pembiayaan pada masa mendatang. "Jangan kemudian merusak, mengganggu, merampok anggaran aspek-aspek publik yang penting," pungkas Annette di hadapan para wartawan. (*)